Liputan6.com, Jakarta - Kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggratiskan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) di Jawa Timur, direspons sebuah laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh Forum Advokat Rantau. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menilai, laporan tersebut ulah seseorang yang mencari popularitas.
"Sebagai seorang advokat yang sudah berpraktik 30 tahun, saya tertawa saja mengikuti cara berpikir kelompok advokat yang menginisiasi pengaduan tersebut. Jadi, tidak perlu ditanggapi khusus atas perilaku, yang buat saya hanya ingin cari populer saja," ucap Arsul di Jakarta, Selasa, 30 Oktober 2018.
Dia menduga, jika nanti ada kebijakan pemerintah yang membawa manfaat ke masyarakat, akan dilaporkan juga ke Bawaslu.
"Kalau cara berpikir mereka, nanti kebijakan apa pun yang memberikan manfaat ekonomis kepada masyarakat, diadukan kepada Bawaslu," kata Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Dia meminta Forum Advokat Rantau agar mengusulkan ke Bawaslu untuk menghentikan kebijakan Presiden, jika membawa manfaat baik bagi masyarakat.
"Kenapa enggak sekalian saja minta Bawaslu agar Presiden berhenti mengambil keputusan yang ada dampak ekonomisnya kepada rakyat," kata Arsul.
Sebelumnya, Forum Advokat Rantau, melaporkan Jokowi, karena diduga melakukan kampanye terselubung dengan cara menggunakan jabatannya sebagai Presiden untuk menggratiskan tarif Jembatan Suramadu.
Beberapa bukti pun dibawa, yaitu beberapa artikel berita dari media online. Menurut Rubi, salah satu anggota, Jokowi diduga melanggar Pasal 282 jo 306 jo 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Dugaan kampanye terselubung yang diduga dilakukan Jokowi dikarenakan berpotensi merugikan peserta pemilu," ungkap Rubi.
Gratiskan Tol Suramadu
Presiden Jokowi meresmikan pembebasan tarif Tol Jembatan Suramadu, yang menghubungkan wilayah Surabaya dan Madura, pada Sabtu (27/10/2018) ini. Jokowi tiba di Tol Suramadu, Jawa Timur pukul 16.10 WIB.
Jokowi didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Staf Khusus Presiden Johan Budi, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono. Puluhan kiai dan tokoh agama Surabaya dan Madura juga ikut mendampingi Kepala Negara.
"Dengan mengucap Bismilllahirrahmanirrahim, jalan Tol Suramadu sore hari ini kita ubah jadi nontol biasa," ucap Jokowi di lokasi.
Jokowi menegaskan, pembebasan tarif Tol Jembatan Suramadu berkat usulan tokoh agama, ulama, kiai, tokoh masyarakat, serta Ikatan Keluarga Madura (Ikama).
Jokowi berharap, pembebasan tarif jembatan dengan panjang 5.438 meter ini berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Surabaya dan Madura.
"Kita harapkan dengan menjadi jembatan non-tol biasa petumbuhan ekonomi, investasi akan datang semakin banyak. Properti, tourisme berkembang di Kabupaten Surabaya, pertumbuhan ekonomi betul-betul kelihatan," kata dia.
Komentar
Posting Komentar