JawaPos.com – Pemimpin Hongkong, Carrie Lam, mengumumkan menunda pemilihan Dewan Legislatif karena kasus Covid-19 terus melonjak. Lam mengatakannya pada Jumat (31/7). Pemilihan Dewan Legislatif sebelumnya dijadwalkan pada 6 September 2020 dan diputuskan ditunda selama setahun.
Kebijakan itu menjadi pukulan telak bagi kelompok pro demokrasi yang berharap dapat menghimpun banyak dukungan saat pemilihan umum nanti. Kelompok pro demokrasi yang menjadi oposisi otoritas setempat berharap menang dalam pemilihan Dewan Legislatif.
Pro demokrasi hanya memperebutkan setengah dari total kursi lewat pemilihan langsung. Pasalnya, separuh dari total kursi Dewan Legislatif Hongkong diisi oleh para sosok yang ditunjuk oleh Pemerintah Tiongkok.
Penundaan itu diumumkan Lam setelah otoritas setempat mendiskualifikasi 12 kandidat pro demokrasi dari pemilihan Dewan Legislatif. Pemerintah beralasan belasan kandidat itu dicurigai punya niat makar, visi yang berseberangan dengan Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru, dan tujuan kampanye kelompok mayoritas.
Lam yang belum mengumumkan tanggal pengganti, mengatakan langkah itu merupakan keputusan tersulit yang dia buat dalam tujuh bulan terakhir. Kebijakan itu terpaksa ditetapkan karena bertujuan melindungi kesehatan masyarakat Hongkong.
Pemilihan Dewan Legislatif tersebut akan menjadi pemilu pertama yang digelar di Hongkong, wilayah bekas koloni Inggris, sejak Tiongkok memberlakukan UU Keamanan Nasional pada akhir Juni kemarin. Sejumlah pihak meyakini UU itu bertujuan menekan oposisi di Hongkong.
Inggris mengembalikan Hongkong ke Tiongkok pada 1997 dengan jaminan kota itu akan memiliki otonomi. Namun, kelompok oposisi berpendapat UU baru itu mengancam jaminan tersebut, bahkan menempatkan Hongkong pada kekuasaan otoriter.
Otoritas di Hongkong mengumumkan 3.273 orang positif Covid-19 sejak Januari 2020. Dalam 10 hari terakhir, jumlah pasien positif baru terus naik tiap harinya, bahkan angka kasus baru mencapai tiga digit.
Pemerintah pun menetapkan hanya dua orang yang diperbolehkan berkumpul demi mencegah penularan penyakit. Kepolisian menggunakan aturan itu untuk menolak pengajuan izin demonstrasi dalam beberapa bulan terakhir. Langkah itu efektif mencegah masyarakat Hong kong menggelar aksi unjuk rasa besar.
Otoritas kota bersikukuh kebijakan itu dibuat atas alasan kesehatan masyarakat dan tidak didorong motif politik. Setidaknya sejak Februari 2020, 68 negara dan wilayah menunda penyelenggaraan pemilihan umum karena adanya pandemi.
Sumber : https://ift.tt/2EEMW17
Komentar
Posting Komentar